Fakta resmi
Hanya hal yang dinyatakan lembaga berwenang. Bagian ini bukan pendapat pihak mana pun.
- Kementerian Kehutanan
Berdasarkan pemantauan SiPongi hingga 5 November 2026 pukul 21.00 WIB, jumlah hotspot nasional dengan tingkat kepercayaan tinggi tercatat 338 titik. Dari jumlah itu, 85 titik berada di Kalimantan Tengah, yang merupakan provinsi terbanyak. Kemenhut menyatakan pemadaman masih berlangsung di Tanjung Taruna dan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau. [1]
- Kementerian Kehutanan
Helikopter Mi-17V5 milik TNI Angkatan Darat mengalami kecelakaan pada 4 November 2026 saat menjalankan misi water bombing di sekitar Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. [1]
- Bareskrim Polri
Pada 29 Oktober 2026, Bareskrim Polri mengumumkan 20 korporasi sebagai tersangka karhutla. Empat di antaranya berstatus penanaman modal asing. Bareskrim juga menetapkan 245 tersangka perseorangan dan mengusulkan pencabutan izin 23 korporasi. Menurut Polri, lahan terbakar milik 20 korporasi tersangka mencapai 19.536 hektare, dan Polda Kalimantan Barat mencatat laporan polisi terbanyak. [2]
- Polda Kalimantan Timur
Polda Kalimantan Timur menetapkan 33 tersangka karhutla, yaitu 31 perorangan dan 2 korporasi, dari 37 laporan polisi. Polda Kaltim mencatat lahan terbakar 6.516,81 hektare pada Januari hingga 28 Oktober 2026. [3]
- Kementerian Kehutanan
Pada 22 September 2026, Menteri Kehutanan mencabut izin usaha lima perusahaan terkait karhutla di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Total area terbakar di konsesi kelima perusahaan itu 1.169,13 hektare. [4]
- Polri dan BNPB (rapat penanganan karhutla dengan Presiden)
Dalam rapat penanganan karhutla pada 7 September 2026, dilaporkan bahwa Polri memproses 200 laporan polisi dengan 138 tersangka. Polri juga telah memproses 8 korporasi dan mendalami 18 perusahaan lain, sementara 42 perusahaan dikenai sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin. Rapat itu juga mencatat karhutla di lahan gambut seluas 72.009 hektare di enam provinsi prioritas. [5]
- Kementerian Kesehatan
Kemenkes mencatat 3.405.489 jiwa terdampak langsung asap karhutla. Kasus ISPA di Kalimantan Barat tercatat 165.747 kasus pada 1 Januari hingga 7 Agustus 2026. [6]
- Kementerian Kesehatan
Per 21 Agustus 2026, Kemenkes memobilisasi 314 tenaga kesehatan ke wilayah terdampak karhutla, dengan konsentrasi utama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kemenkes juga menyalurkan logistik, antara lain 278.940 masker dan 56 unit oxygen concentrator, untuk seluruh wilayah terdampak. [7]
- BMKG
Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Kalimantan Barat berlangsung pada 22 Agustus hingga 4 September 2026 dengan 27 sorti dan 24.600 kilogram NaCl. OMC di Kalimantan Tengah berlangsung pada 26 Agustus hingga 5 September 2026 dengan 10 sorti. Operasi di kedua provinsi diperpanjang hingga 14 September 2026. [9]
- Kementerian Kehutanan
Kemenhut menyebut 12.880 personel gabungan bertugas menangani karhutla di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan per 21 Agustus 2026. [10]
- BPBD Kalimantan Barat
BPBD Kalimantan Barat memperpanjang status siaga darurat bencana asap hingga 15 November 2026. Status ini berlaku sejak 2 Februari 2026. Pada 27 Juli 2026, BMKG Supadio mencatat 200 hotspot di 12 kabupaten. [11]
- Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)
Menurut KLH, sejumlah perkara perdata karhutla yang telah berkekuatan hukum tetap menyumbang sekitar Rp500 miliar ke negara melalui PNBP. Pada 2026, KLH sedang menggugat perdata empat perusahaan atas dugaan kerugian lingkungan akibat karhutla di kawasan gambut. Lokasi keempat perusahaan tidak disebutkan. [13]
AspekPencegahan dan kesiapsiagaan
Pro menjawab “ya”
“Kami sepakat jangan sampai menunggu api semakin besar”
“Untuk kebijakan anggaran, tidak ada batasan. Ini menjadi prioritas pemerintah.”
Kontra menjawab “tidak”
“Artinya, negara gagal dalam memitigasi risiko ini hingga karhutla terjadi.”
Mongabay Indonesia menilai karhutla 2026 mencerminkan buruknya tata kelola sumber daya alam dan pemerintah baru bertindak setelah api membesar. Artikel ini memuat penilaian Greenpeace dan Walhi bahwa modifikasi cuaca, helikopter, dan pemadaman hanya menangani gejala.
“Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2026 hanya berkisar Rp3 hingga Rp4 triliun.”
AspekPemadaman dan respons darurat
Pro menjawab “ya”
“Penyemaian awan dilakukan di area lahan gambut yang terdeteksi hotspot untuk mengurangi titik panas”
“Strategi operasi terus disesuaikan berdasarkan kondisi aktual di lapangan”
Kontra menjawab “tidak”
“Cara itu (modifikasi cuaca) merupakan respons, bukan antisipasi.”
“hanya memiliki jangkauan tertentu dan tidak mampu untuk menjangkau seluruh wilayah terdampak karhutla”
Kutipan pejabat BPBD Kalbar adalah pengakuan atas keterbatasan jangkauan empat helikopter water bombing yang ada, bukan kritik. Kutipan ini dimuat di sisi kontra karena menunjukkan keterbatasan kapasitas.
AspekPenegakan hukum terhadap korporasi dan pembakar
Pro menjawab “ya”
“Jumlah tersangka korporasi akan terus berkembang sejalan dengan proses-proses penyidikan”
“Penegakan hukum kami lakukan secara konsisten terhadap perorangan maupun korporasi”
“Penegakan hukum akan dilakukan berdasarkan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak.”
Kontra menjawab “tidak”
“Penegakan hukum karhutla seringkali hanya mencari kambing hitam.”
“Keberhasilan penegakan hukum tidak diukur dari berapa banyak perorangan”
Kedua kritik di sisi kontra dimuat pada September 2026. Saat itu Polri belum menetapkan korporasi sebagai tersangka. Polri baru mengumumkan 20 korporasi tersangka pada 29 Oktober 2026.
AspekDampak kesehatan (ISPA dan kabut asap)
Pro menjawab “ya”
“Kami telah memobilisasi sejumlah 314 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan epidemiolog”
Kontra menjawab “tidak”
Mongabay Indonesia melaporkan penilaian Walhi Kalteng bahwa penanganan karhutla kurang maksimal dan bencana justru memburuk setelah status tanggap darurat ditetapkan pada 31 Agustus. Artikel ini juga menyoroti bahwa bantuan seperti masker dan rumah aman asap tidak sebanding dengan jumlah korban.
Kami tidak menemukan kutipan langsung dari media arus utama yang secara eksplisit menilai respons kesehatan pemerintah tidak memadai. Karena itu, sisi kontra hanya berisi satu rangkuman sikap media. Sisi pro juga hanya memuat satu kutipan pejabat.
AspekRestorasi gambut dan tata kelola izin
Pro menjawab “ya”
“Namun sekali lagi karena mereka mengabaikan, tidak peduli dengan hal itu, maka hari ini lima tersebut saya cabut”
“Kalau perlu kita segera cabut semuanya.”
Kontra menjawab “tidak”
“Bagaimana mungkin KHG yang paling banyak restorasinya mengalami kebakaran berulang?”
“Negara harus melakukan evaluasi perizinan secara menyeluruh, terutama izin-izin di area yang rentan secara ekologis”
Katadata melaporkan pandangan aktivis bahwa karhutla dan kabut asap merupakan dampak kebijakan, yaitu maraknya izin sawit dan hutan tanaman industri di lahan gambut. Artikel ini juga memuat penilaian Jikalahari bahwa pembubaran BRGM melemahkan koordinasi pemulihan gambut nasional.
“Kenapa berulang?, karena tidak pernah ada pencabutan izin.”
Pernyataan Walhi bahwa “tidak pernah ada pencabutan izin” dimuat pada 23 Agustus 2026. Menhut kemudian mencabut izin lima perusahaan pada 22 September 2026.
JagaKawal tidak menyimpulkan. Kutipan di atas diambil dari berita yang sudah terbit. Bandingkan kedua sisi, baca sumber aslinya, lalu nilai sendiri.
Sumber & referensi
- Hotspot Karhutla Nasional Naik Menjadi 338 Titik, Kemenhut Perkuat Penanganan di Kalimantan Tengah — InfoPublik, 6 November 2026Resmi otoritas
- Polri Umumkan 20 Perusahaan Tersangka Karhutla, Empat Berstatus Modal Asing — Katadata, 29 Oktober 2026Media
- 2 Korporasi dan 31 Orang Jadi Tersangka Karhutla di Kaltim — Metro TV News, 29 Oktober 2026Media
- 5 Izin Perusahaan Dicabut terkait Karhutla Kalimantan — Metro TV News, 22 September 2026Media
- Prabowo Minta Bongkar Data Korporasi Terduga Dalang Karhutla, Ancam Cabut Izin — Katadata, 7 September 2026Media
- 3,4 Juta Warga Terdampak Asap Karhutla, Kasus ISPA Naik Tajam di Kalimantan — detikHealth, 26 Agustus 2026Media
- Antisipasi Dampak Karhutla, Kemenkes Kerahkan Nakes dan Logistik ke 7 Provinsi — Kementerian Kesehatan RI, 21 Agustus 2026Resmi otoritas
- Kemenkes: Tiga Juta Orang Lebih Terpapar Asap, Kasus ISPA Melonjak di Kalimantan — Katadata, 22 Agustus 2026Media
- Optimalkan Potensi Hujan untuk Redakan Karhutla, BMKG: OMC di Kalbar Buahkan Hasil — BMKG, 5 September 2026Resmi otoritas
- Modifikasi Cuaca dan Sumur Bor, 12 Ribu Personel Tangani Kebakaran di Kalimantan — Katadata, 21 Agustus 2026Media
- BPBD Kalbar Perpanjang Status Siaga Darurat Asap hingga 15 November — RRI, 29 Juli 2026Media
- BPBD Kalbar Kerahkan 7 Armada Udara Tangani Karhutla di 8 Kabupaten — RRI, 30 Juli 2026Media
- Kasus Karhutla Setor Rp500 M ke Negara, KLH Gugat Empat Perusahaan Lagi — Katadata, 10 Juli 2026Media
- BNPB Pastikan Penanganan Karhutla Semakin Efektif, Operasi Terpadu Disiapkan — RRI, 16 April 2026Media
- Baru Enam Bulan, Luas Karhutla Kalimantan Barat Lampaui Tahun Lalu — Katadata, 7 Agustus 2026Media
- Ketika Kebakaran Hutan dan Lahan Menggila di Kalimantan — Mongabay Indonesia, 6 Agustus 2026Media
- Mempertanyakan Keseriusan Pemerintah Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan — Mongabay Indonesia, 23 Agustus 2026Media
- Ratusan Orang Tersangka Karhutla, Bagaimana Penegakan Hukum Korporasi? — Mongabay Indonesia, 10 September 2026Media
- Terjadi Lonjakan Sakit Pernapasan Dampak Asap Kebakaran Hutan — Mongabay Indonesia, 16 September 2026Media
- Anomali Kebijakan Gambut RI di Balik Bencana Karhutla dan Asap — Katadata, 7 September 2026Media
- Pemerintah Tegaskan Penegakan Hukum Jadi Pilar Pengendalian Karhutla — Metro TV News, 8 Agustus 2025Media