jagakawal.id

Tentang JagaKawal

Pengawasan publik yang bisa diperiksa siapa saja.

Informasi yang menyangkut uang dan kepentingan publik sering tersebar, setengah benar, atau tenggelam di grup percakapan. JagaKawal merangkumnya menjadi temuan yang terstruktur, dengan kriteria terbuka dan sumber yang bisa ditelusuri.

Fitur

  • JagaKawal Platform: Cek aplikasi penghasil uang, investasi, dan blind box sebelum ikut, top up, atau mengajak teman.
  • JagaKawal Berita: Pro dan kontra topik yang sedang ramai, dikutip dari berita yang sudah terbit, dalam satu halaman.

Prinsip editorial

  • Bukti dulu, label kemudian. Label paling berat (mis. “Terbukti Ilegal”) hanya diberikan jika ada tindakan resmi dari lembaga berwenang.
  • Setiap klaim punya sumber. Sumber diberi label jenisnya: resmi, media, klaim pihak yang diawasi, advertorial, atau ulasan.
  • Kriteria sama untuk semua. Objek yang sejenis diperiksa dengan kriteria yang sama, sehingga bisa dibandingkan secara adil.
  • “Belum diketahui” lebih baik daripada menebak.
  • Tidak menyasar individu. Kami tidak menyebut nama orang yang belum ditetapkan tersangka oleh penegak hukum.
  • Tanpa kode referral. Petunjuk bergabung (hanya untuk platform Pro-Kontra) memakai tautan resmi tanpa kode undangan atau tautan afiliasi. Platform berstatus Diduga atau Terbukti tidak pernah diberi petunjuk bergabung.
  • Terbuka untuk koreksi. Setiap halaman mencantumkan tanggal pembaruan. Koreksi yang disertai bukti akan ditinjau. Kirimkan ke halo@jagakawal.id.

Penggunaan AI

Konten JagaKawal disusun dengan bantuan kecerdasan artifisial (AI). Setiap analisis dikerjakan dengan sudut pandang netral dan penuh kehati-hatian, sesuai prinsip editorial di atas. Meskipun demikian, kekeliruan tetap mungkin terjadi.

Apabila menemukan kesalahan, mohon sampaikan kepada kami melalui halo@jagakawal.id, sebaiknya disertai tautan sumber pendukung. Terima kasih atas pengertiannya.

Batasan

JagaKawal adalah media edukasi, bukan otoritas, lembaga penegak hukum, atau penasihat keuangan. Untuk kepastian legalitas, selalu cek ke lembaga resmi seperti OJK (157), Komdigi, atau kepolisian.