Fakta resmi
Hanya hal yang dinyatakan lembaga berwenang. Bagian ini bukan pendapat pihak mana pun.
- UUD 1945 (MPR)
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. [1]
- UUD 1945 (MPR)
Pasal 7B UUD 1945 menetapkan alur berlapis. Permintaan DPR kepada MK harus didukung sedikitnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. MK wajib memutus paling lama 90 hari. Jika pendapat DPR terbukti, DPR meneruskan usul ke MPR, dan MPR wajib memutus paling lambat 30 hari dalam sidang yang dihadiri sedikitnya tiga perempat anggota, dengan persetujuan sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir. [1][2]
- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)
Pada 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dalam perkara yang berkaitan dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres. MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK. MKMK juga menyatakan tidak berwenang menilai putusan MK, sehingga putusan 90 tidak dibatalkan. [3][4]
- Sekretariat Jenderal DPR RI
Surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI bertanggal 26 Mei 2025, yang meminta MPR dan DPR memproses pemakzulan Wapres Gibran, diterima Sekretariat Jenderal DPR. Sekjen DPR Indra Iskandar menyatakan surat itu sudah diteruskan ke pimpinan. [5]
- Pimpinan DPR RI
Pada rapat paripurna 24 Juni 2025, DPR tidak membacakan surat usulan pemakzulan tersebut. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan belum melihat surat itu. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan surat akan dibahas melalui rapim dan Bamus sesuai mekanisme. [6]
- Mahkamah Konstitusi
Pada 6 Oktober 2026, MK memutus perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang setara SMA, dan bahwa surat keterangan penyetaraan tidak dapat disamakan dengan ijazah. MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dalam posisinya sebagai wakil presiden, dan menyerahkan persoalan itu ke ranah lembaga yang berwenang. [7][8]
- Mahkamah Agung
Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan tidak sah surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024. [9]
- Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan MA soal penyetaraan pendidikan Gibran bersifat final. [10]
- Pimpinan DPR RI
Pada 10 November 2026, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan DPR menerima usulan hak menyatakan pendapat dari anggota terkait polemik ini dan akan menindaklanjutinya setelah pembukaan masa sidang. [9]
- Kementerian Sekretariat Negara
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menghormati proses politik di DPR. Ia juga menyatakan bahwa dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026, Gibran menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri, dan meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui peradilan tata usaha negara. Prasetyo membantah bahwa Presiden menolak niatan tersebut. [11]
AspekApakah Gibran “tidak lagi memenuhi syarat” menurut Pasal 7A
Pro menjawab “ya”
“Ya karena terbukti dia tidak lagi memenuhi syarat.”
“Vonis MA yang membatalkan Suket setara SMA untuk Gibran sudah jelas.”
Kontra menjawab “tidak”
“Peristiwa sebelum pelantikan tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk memakzulkan”
“Lagi pula, kalau saya tidak punya ijazah SMA, tidak mungkin saya bisa berkuliah. Saya kuliah sampai S1 di Singapura,”
AspekApakah putusan MK dan MA bisa langsung menjadi dasar pemakzulan
Pro menjawab “ya”
“Jadi memang ini sudah bisa langsung digunakan, tidak perlu apa-apa lagi.”
Kontra menjawab “tidak”
“Tidak nyambung, makanya saya bingung”
Analisis Investortrust.id menilai temuan MK soal ijazah hanya berada dalam pertimbangan, bukan amar. Karena itu, menurut analisis ini, putusan PHPU tidak otomatis menjadi dasar pemakzulan, dan MPR tidak dapat memulai proses atas inisiatif sendiri tanpa usul DPR.
Bivitri Susanti dalam artikel yang sama juga menyatakan putusan MA “tidak otomatis membatalkan” jabatan Gibran dan tetap harus melalui proses politik konstitusional di DPR. Jadi pendapatnya bukan bahwa pemberhentian terjadi otomatis.
AspekProses pencalonan, Putusan MK 90, dan usulan purnawirawan (2025)
Pro menjawab “ya”
“Menurut saya argumentasi hukumnya kuat.”
“keputusan tersebut menunjukkan tidak independen karena adanya intervensi melalui relasi keluarga langsung”
Kontra menjawab “tidak”
“pintu pemakzulan secara konstitusional masih tertutup.”
“Argumen-argumennya juga tidak begitu solid secara hukum.”
Pendapat di aspek ini disampaikan pada 2025, sebelum putusan MK (Oktober 2026) dan MA (30 Oktober 2026) soal syarat pendidikan. Yance Arizona menjadi ahli pemohon dalam perkara MK 2026, dan pada Oktober 2026 berpendapat pintu pemakzulan lewat DPR masih terbuka.
AspekKepatutan: mundur, dimakzulkan, atau tetap menjabat
Pro menjawab “ya”
“seandainya DPR tidak memakzulkan Gibran, berarti DPR telah mengkhianati amanat rakyat”
“Sebenarnya pilihan yang paling tepat bagi Gibran adalah mengundurkan diri dari jabatannya.”
Di sisi kontra, kutipan yang ditemukan dari sumber terbaca hanya berasal dari tim hukum pendukung Gibran. Kutipan dari pihak independen yang menolak dengan alasan kepatutan belum ditemukan.
AspekMekanisme dan peluang politik di DPR/MPR
Pro menjawab “ya”
“hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini”
“Jika tidak, maka penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan”
“Secara politis, sangat mungkin bagi DPR untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi ini”
Kontra menjawab “tidak”
“Konstitusi kita itu kan belum ada jalannya.”
Kutipan Bob Hasan disampaikan pada Juni 2025 terkait surat purnawirawan, sebelum putusan MK dan MA 2026. Per 10 November 2026, Fraksi Gerindra belum mengambil sikap resmi soal hak menyatakan pendapat. Juru bicara Gerindra Kamrussamad menyatakan “belum ada anggota yang mengajukan untuk menggunakan haknya” dan bahwa fraksinya akan menghormati aspirasi lintas fraksi (CNN Indonesia, “Gerindra Belum Teken Hak Menyatakan Pendapat Soal Gibran”, 2026-11-10, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261110135752-32-1425391/gerindra-belum-teken-hak-menyatakan-pendapat-soal-gibran; detikNews, 2026-11-10). Kutipan menolak dari fraksi DPR per November 2026 belum ditemukan di sumber yang terbaca.
JagaKawal tidak menyimpulkan. Kutipan di atas diambil dari berita yang sudah terbit. Bandingkan kedua sisi, baca sumber aslinya, lalu nilai sendiri.
Sumber & referensi
- Arti Pemakzulan Presiden dan Mekanismenya — Hukumonline (Klinik), 28 Februari 2024Media
- Putusan MK Buka Ruang Pemakzulan Gibran, Bagaimana Mekanismenya? — Katadata.co.id, 8 Oktober 2026Media
- Anwar Usman kena sanksi pemberhentian sebagai Ketua MK — ANTARA Kaltim, 8 November 2023Media
- MKMK Putuskan tak Berwenang Campuri Putusan MK — Republika, 7 November 2023Media
- DPR Terima Surat Forum Purnawirawan TNI soal Pemakzulan Gibran — CNN Indonesia, 4 Juni 2025Media
- DPR Tak Bacakan Surat Usulan Pemakzulan Gibran di Paripurna, Ini Alasannya — Katadata.co.id, 24 Juni 2025Media
- Putusan MK: Gugatan Terhadap Ijazah Wapres Gibran Tidak Dapat Diterima — CNBC Indonesia, 6 Oktober 2026Media
- Poin MK Soal Status Pendidikan Gibran: Tak Ada Bukti Ijazah SMA, Nilai KPU Lalai — Katadata.co.id, 7 Oktober 2026Media
- DPR Bakal Proses Hak Menyatakan Pendapat soal Pemakzulan Gibran — CNN Indonesia, 10 November 2026Media
- Yusril tegaskan putusan MA soal penyetaraan pendidikan Gibran final — ANTARA News, 10 November 2026Media
- Istana Hormati Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat DPR soal Pemakzulan Gibran — kumparan, 10 November 2026Media
- Pakar Sarankan Gibran Mundur dari Jabatan Wapres Usai Putusan MA dan MK — detikNews, 4 November 2026Media
- Mahfud MD Dorong Proses Pidana Suket Ijazah Gibran — Metro TV News, 1 November 2026Media
- Forum Purnawirawan TNI Akan Surati DPR: Desak Pemakzulan Gibran — Suara.com, 8 Oktober 2026Media
- Pakar Hukum UKSW: Tak Ada Dasar Konstitusi untuk Makzulkan Gibran, Begini Katanya — IDN Times Jateng, 14 Oktober 2026Media
- Dapatkah Putusan MA Jadi Dasar Pemakzulan Gibran? Ini Kata Pakar — Katadata.co.id, 2 November 2026Media
- Rullyandi Sebut Putusan MK soal Ijazah Gibran Dipolitisasi: Desakan Pemakzulan Gak Nyambung — iNews.id (via RCTI+), 15 Oktober 2026Media
- Putusan Ijazah MK Buka Isu Pemakzulan — Investortrust.id, 6 Oktober 2026Media
- Isi Surat Desakan Pemakzulan Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI — CNN Indonesia, 5 Juni 2025Media
- Mahfud MD Sebut Dasar Hukum Purnawirawan TNI yang Usulkan Pemakzulan Gibran Sangat Kuat — Jawa Pos, 11 Juni 2025Media
- Pakar Hukum UGM Soroti Wacana Pemakzulan Wakil Presiden dari Sisi Konstitusi — Universitas Gadjah Mada, 30 April 2025Resmi otoritas
- Sekjen Golkar Tegaskan Pintu Pemakzulan Gibran Tertutup — Investortrust.id, 8 Mei 2025Media
- Ramai-ramai Bersuara soal Pemakzulan Wapres Gibran — CNN Indonesia, 10 November 2026Media
- Militan Gibran: Putusan MA Tak Otomatis Jadi Dasar Pemakzulan Wapres — iNews.id, 2 November 2026Media
- Ketua Baleg DPR Nilai Usul Pemakzulan Gibran Tak Punya Dasar Hukum — CNN Indonesia, 24 Juni 2025Media