Diperbarui 1 November 2026

Mengaku berizin luar negeri / sedang urus izin OJK

Menawarkan investasi atas nama perusahaan asing yang katanya berizin di luar negeri, dan mengaku izinnya di OJK sedang diproses.

Penawar investasi, sering di bidang aset kripto, mengaku sebagai bagian dari perusahaan asing yang berizin di negara lain, lalu menyebut izinnya di OJK “sedang diproses”. Kedua klaim ini terdengar meyakinkan, tetapi tidak membuat penawaran itu legal di Indonesia. Satgas PASTI secara khusus meminta masyarakat berhati-hati terhadap pola ini.

Cara kerjanya

  1. Penawaran berupa trading aset kripto, pembelian token, atau penawaran perdana token. [1]
  2. Penawar mengaku sebagai bagian dari perusahaan yang berizin di luar negeri. Contohnya, YWWSDC mengaku bagian dari perusahaan yang disebut berizin di Colorado, Amerika Serikat. [1]
  3. Untuk menjawab keraguan, penawar menyebut izinnya di OJK sedang dalam proses. [1]
  4. Misalnya janji dana dikembalikan jika token batal listing (RTHAE), atau berganti alamat situs dengan tampilan serupa (YWWSDC). [1]

Ciri-ciri & cara menghindar

Ciri-ciri

  • Mengatasnamakan perusahaan asing atau izin dari negara lain. [1]
  • Mengaku “sedang mengurus izin” di OJK. [1]
  • Menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis. [1]
  • Aplikasi atau situsnya tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi. [1]
  • Alamat situs berganti-ganti nama dengan tampilan serupa. [1]

Cara menghindar

  • Selalu pastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi, dan pahami karakteristik, manfaat, serta risiko produknya. [1]
  • Laporkan penawaran serupa lewat sipasti.ojk.go.id, Kontak OJK 157, atau WhatsApp 081157157157. [1]
  • Jika merasa dirugikan, segera lapor ke aparat penegak hukum setempat, dan ke Indonesia Anti-Scam Centre (iasc.ojk.go.id) untuk mendukung pemblokiran rekening pelaku. [1]

Izin luar negeri bukan izin di Indonesia, dan “sedang proses izin” berarti belum berizin. Selama izin OJK belum terbit, penawarannya ilegal.

Sumber & referensi

  1. Satgas PASTI Hentikan Kegiatan YWWSDC dan RTHAE terkait Dugaan Investasi Ilegal Aset Kripto (SP 15/STPASTI/VIII/2026) — OJK – Satgas PASTI, 31 Agustus 2026Resmi otoritas